Menko AHY Tegaskan Zero ODOL Akan Efektif Berlaku 2027
JAKARTA - Kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) yang telah lama menjadi perhatian nasional dipastikan akan diterapkan mulai 2027.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, implementasi kebijakan ini tidak akan ditunda lagi.
Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang membahas Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan atau ODOL di Jakarta, AHY menekankan pentingnya langkah tegas dan terkoordinasi lintas kementerian dan lembaga. Kebijakan zero ODOL menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto dan DPR, sehingga penundaan dianggap tidak bisa diterima.
Baca JugaHarga Tembaga Global Melonjak Akibat Krisis Tambang Freeport
"Sehingga kita semua sepakat bahwa kebijakan zero ODOL ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu ataupun ditunda-tunda. Karena itu dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027, kebijakan zero ODOL ini sudah berlaku efektif," jelas AHY.
Pernyataan AHY menegaskan bahwa isu kendaraan ODOL bukan sekadar persoalan teknis transportasi, tetapi telah menjadi topik hangat di media massa, media sosial, hingga perbincangan publik di masyarakat. "Intinya adalah semua concern terhadap kendaraan yang dianggap memiliki dampak dan konsekuensi yang tidak baik dalam berbagai aspek," ujarnya.
Fokus Rapat Koordinasi Zero ODOL
Rapat koordinasi yang dipimpin AHY menekankan perlunya sinergi antara kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan target zero ODOL. Ada empat fokus utama yang dibahas dalam rapat tersebut:
1. Dampak Kebijakan ODOL terhadap Ekonomi
Kajian dampak penerapan kebijakan ODOL terhadap biaya logistik, inflasi, dan perekonomian nasional menjadi fokus pertama. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan perkembangan terbaru dan estimasi dampak kebijakan zero ODOL pada sektor logistik dan distribusi barang. Laporan ini menjadi acuan untuk memastikan kebijakan tidak mengganggu arus ekonomi nasional.
2. Pengembangan Sistem e-Manifest Terpadu
Fokus kedua adalah pengembangan sistem e-manifest terpadu untuk angkutan barang. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mempresentasikan rencana sistem digital yang memungkinkan pengawasan muatan kendaraan secara real-time. Sistem ini diharapkan dapat meminimalkan risiko pelanggaran ODOL dan meningkatkan transparansi distribusi logistik.
3. Dukungan Sektor Industri dan Teknologi
Kementerian Perindustrian memaparkan dukungan untuk sektor karoseri dan kawasan industri, termasuk inovasi teknologi pemantauan muatan kendaraan. Langkah ini penting untuk memastikan produksi dan distribusi kendaraan sesuai standar, serta menyiapkan infrastruktur pendukung bagi perusahaan transportasi agar mudah menyesuaikan diri dengan aturan zero ODOL.
4. Akses Pembiayaan untuk Sektor Transportasi
Fokus terakhir adalah penyediaan akses pembiayaan untuk sektor transportasi dan logistik. Pejabat dari Kementerian Keuangan serta Direktur Utama BNI menjelaskan program pendanaan yang dapat membantu pengusaha transportasi memperbarui armada kendaraan agar sesuai ketentuan zero ODOL. Akses pembiayaan ini diharapkan menjadi solusi agar sektor logistik tetap berjalan efisien tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap regulasi.
Pentingnya Implementasi Zero ODOL
Penerapan zero ODOL dinilai vital untuk berbagai aspek, mulai dari keselamatan jalan hingga efisiensi logistik. Kendaraan yang melebihi kapasitas dan dimensi resmi berpotensi merusak jalan, meningkatkan risiko kecelakaan, serta menimbulkan biaya pemeliharaan infrastruktur yang lebih tinggi.
Dengan implementasi zero ODOL, pemerintah menargetkan penurunan kecelakaan yang melibatkan kendaraan berat, pengurangan kerusakan jalan nasional, serta peningkatan efisiensi distribusi barang. Keamanan transportasi menjadi prioritas utama, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional yang bergantung pada kelancaran logistik.
Tantangan dan Harapan
Meski kebijakan ini akan mulai berlaku pada 2027, AHY mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi membutuhkan koordinasi yang matang antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. "Kerja sama lintas sektoral menjadi kunci agar kebijakan zero ODOL bisa berjalan lancar dan efektif," ujar AHY.
Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku industri transportasi juga menjadi bagian penting. Edukasi mengenai konsekuensi ODOL dan manfaat zero ODOL diharapkan mendorong kepatuhan, sekaligus meminimalkan hambatan sosial dan ekonomi selama transisi.
Dengan kepastian tanggal efektif 1 Januari 2027, pemerintah menegaskan komitmen untuk mengurangi dampak negatif kendaraan ODOL. Empat fokus utama—kajian ekonomi, sistem e-manifest, dukungan industri, dan pembiayaan transportasi—diharapkan dapat menjadi fondasi implementasi yang efektif.
Ke depan, zero ODOL bukan hanya regulasi teknis, tetapi bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan keselamatan transportasi, efisiensi logistik, dan kualitas infrastruktur. Sinergi pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci agar kebijakan ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rekomendasi
